STATUS PERWALIAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG YANG PERNAH DIZINAI DALAM PANDANGAN KEPALA KUA SE-BANYUMAS

Incest adalah bentuk Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam permasalahan yang sering disorot dewasa ini. Banyak motif yang melatarbelakangi tindakan yang satu ini. Begitu pula tindakannya, sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga sesksual. Untuk menanggulangi maraknya tindak KDRT ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi, antara lain Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus KDRT yang terjadi dan telah diselesaikan secara hukum adalah kasus incest yang terjadi di Desa Kutaliman, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, di mana seorang ayah telah melakukan perzinahan dengan seorang anak perempuannya. Atas perbuatannya tersebut, pelaku diganjar dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Namun, putusan tersebut ternyata menyisakan problematika di antara Kepala KUA di Kab. Banyumas. Problem tersebut menyangkut hak wali ayah (pelaku) tersebut, masih tetap atau gugur. Oleh karena itu, penelitian membahas bagaimana pandangan kepala KUA se-Kabupaten Banyumas tentang status perwalian seseorang terhadap anak kandung yang pernah dizinahi? Subjek penelitian adalah status perwalian di Desa Kutaliman, kec. Kedungbanteng. Sedangkan objek penelitian ini yaitu perkawinan antara Heri Susilo bin Surosa dengan Saroh binti Sutrisno. Data primer diperoleh melalui pembagian kuisoner kepada Kepala KUA se-Kabupaten Banyumas tentang status perwalian seseorang terhadap anak kandung yang pernah dizinainya. Sedangkan data sekundernya adalah bersumber dari penelitian terdahulu, buku-buku, dan sumber literatur lain yang berkaitan dengan skripsi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (contentanalysis) dan komparatif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa, beberapa diantara Kepala KUA yang hanya merujuk pada literature fikih, meskipun permasalah tersebut sebenranya juga telah diatur oleh Pemerintah. Lebih dari itu, Kepala KUA juga terkesan hanya menggunakan pendekatan normatif, dan tidak menyentuh ranah psikologis untuk melakukan pendekatan secara filosofis. Kata kunci: Perwalian, Perkawinan, Incest, Content Analysys, Metode Komparatif