KOMPARASI RUU-PKS DENGAN PERATURAN DI SINGAPURA DALAM MENGATUR PELECEHAN SEKSUAL SECARA NON-FISIK

Nur Farizal Difirmansyah, Bambang Sugiri, SolehuddinFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: nur.farizal.difirmansyah1608@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan mengenai pengaturan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pelecehan Seksual dengan peraturan yang terdapat di Negara Singapura mengenai tindakan pelecehan seksual secara non-fisisk. Jenis penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) dengan metode pendekatan perundang-undangan (statuate approach) dan metode pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia dalam RUU PKS dan Singapura memiliki persamaan terkait definisi pelecehan seksual secara non-fisik yang berdasarkan hukum positif di masing-masing negara dimana objek (pelaku) dan subjek (korban) tidak terbatas, berhubungan dengan bagian tubuh seseorang terkait hasrat seksual. Perbedaan yang dimiliki yuris Indonesia dalam RUU PKS dan Singapura yaitu pada cakupan ketentuan dan penjelasan terkait pelecehan seksual yang dipaparkan secara luas dalam RUU PKS akan tetapi dalam peraturan di Singapura lebih spesifik. Penjatuhan sanksi berdasarkan pasal yang berlaku di Indonesia yaitu pidana rehabilitasi khusus sedangkan di Singapura penjatuhan saksi berdasarkan pasal yang berlaku yaitu denda dan penjara. Kata Kunci: RUU-PKS, Pelecehan Seksual Non-Fisik, Komparasi Peraturan   ABSTRACT This research aims to analyze the comparison between the bill concerning Sexual Violence Revocation in Indonesia and the regulation in Singapore concerning non-physical sexual harassment. This research is categorized as normative law research employing statutory and comparative approaches. The research data were analyzed based on grammatical interpretation. The research result indicates that both laws in Indonesia and Singapore bear similarities in a way that the objects (offenders) and subjects (victims) are not limited in terms of the physical part related to sexual desire. However, the difference lies in the provisions and details regarding sexual harassment widely set forth in the bill concerning Sexual Violence Revocation and the regulation in Singapore, where in Singapore the details regarding the case are more vividly outlined. The sanctions imposed in Indonesia involve specific rehabilitation, while Singapore imposes fines and imprisonment.= Keywords: Bill concerning Sexual Violence Revocation, non-physical sexual harassment, comparative regulation &nbsp