RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM DALAM MEMPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP BENDERA NEGARA INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 397/PID.SUS/2018/PN.IDM

Monilia Mei Harlin, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: monilia.mmh@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai ratio decidendi majelis hakim dalam memaknai unsur dalam Pasal 24 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan pada Putusan Pengadilan Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN.Idm. Pembahasan ini dilatarbelakangi penegakkan hukum terkait kasus tindak pidana penghinaan terhadap simbol atau lambang negara yang diatur dalam UU 24/2009 bedasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 397/Pid.Sus/2018/PN.Idm. Karya tulis ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran serta menganalisis mengenai peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, selain itu pula dilakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh bahwa ratio decidendi, pertimbangan dari majelis hakim harus di dasarkan pada motivasi yang jelas sehingga dapat menegakkan dan mewujudkan hukum yang berkeadilan. Pada Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN.Idm termuat pertimbangan hakim yang pada pokonya menyetujui pemaknaan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 24 huruf (a) UU No. 24 Tahun 2009. Akan tetapi dalam UU tersebut tidak menyebutkan secara otentik mengenai maksud dari pemaknaan unsur pada pasal sehingga majelis hakim menggunakan KBBI dan kamus hukum yang diyakini oleh majelis hakim. Kata Kunci: Ratio Decidendi, Putusan 397/PID.B/2018/PN.IDM, Penghinaan Terhadap Bendera   ABSTRACT This research aims to analyze the ratio decidendi that underlies the definition of aspects in Article 24 letter (a) of Law Number 24 of 2009 concerning Flag, Language, Coat of Arms, and National Anthem given by the panel of judges as in Court Decision Number 397/Pid.Sus/2018/PN.Idm. This research topic departed from law enforcement over an insult to the coat of arms as governed in Law 24/2009 according to the District Court Decision of Indramayu Number 397/Pid.Sus/2018/PN.Idm. This research employed normative-juridical methods with the research data obtained from library research. The secondary data were obtained from the results of observation and analyses of literature and regulations related to the issue studied. Related cases were also observed. The research results conclude that the ratio decidendi of the judges must be based on elaborate motivation to allow for law enforcement and justice. The Court Decision mentioned earlier covers the aspects mentioned in Article 24 letter (a) of Law Number 24 of 2009, but this law does not authentically mention the intention of the definition of the aspects concerned in the article so the judges referred to KBBI and a law dictionary. Keywords: ratio decidendi, Decision Number 397/Pid.B. 2018/PN.Idm, an insult to a fla