TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL TERHADAP PENJUALAN DAGING SAPI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung)

Wahyu Pratama Alamsyah , Yuliati, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: perdanawahyu7@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema tentang permasalahan yang terjadi di Pasar Ngemplak Tulungagung dimana di pasar tersebut banyak pedagang yang menjual daging sapi namun tidak memiliki sertifikat halal. penulis mengkaji hal tersebut dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat sebuah rumusan masalah yakni:(1) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal pada penjualan daging sapi dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen di pasa? (2) Bagaimana hambatan dan upaya pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal untuk menjalankan undang- undang perlindungan konsumen? Kemudian penulisan dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatannya yuridis sosiologis. dimana pada hal ini peneliti melakukan pengkajian penerapan norma yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian data primer secara langsung pada penelitian lapangan terdapat5pedagang yang tidak memiliki sertifikat halal. Dan menurut Undang-undang yang berlaku Pasal8ayat (1) hurufhUndang-undang Perlindungan Konsumen, para pedagang tersebut melanggar aturan. Dikarenakan pada Undang-undang tersebut mewajibkan para produsen, pedagang dan penyedia jasa harus menyantumkan label halal pada produk yang dijual. Kata Kunci: Pelaku Usaha, Sertifikat Halal, Perlindungan Konsumen   ABSTRACT In this thesis, the author raises the theme of the problems that occur in the Ngemplak Tulungagung Market where there are many traders who sell beef but do not haveahalal certificate. The author examines this in the perspective of the Consumer Protection Act. Based on this, the author raisesaproblem formulation, namely: (1) What is the responsibility of business actors who are not halal certified in beef sales in the perspective of the consumer protection law? (2) What are the obstacles and efforts of business actors who are not halal-certified to implement the consumer protection law? Then the writing in this paper uses an