ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PLP)

Zhafir Galang Arissaputra, Prija Djatmika, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: zhafirgalang@student.ub.ac.id   ABSTRAK Pada penulisan ini, penulis mengkaji Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan No 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp). Perkara a quo terjadi permasalahan yang mana Majelis Hakim memutuskan bersalah dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap jurnalis media online berita.news yang mana termask kategori pidana pers sehingga terjadi konflik antara Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dengan Pasal 8 dalam UU Pers. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan dalam hukum di indonesia terhadap aktivitas jurnalistik yang merugikan orang lain? 2. Bagaimana Ratio decidendi  hakim dalam memutus kasus tindak pidana Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dalam Pengadilan Negeri Palopo No 46/Pid.Sus/2021/PN Plp? Adapun Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus.  Dari penggunaan metode diatas, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa pengaturan terhadap aktivitas jurnalistik yang merugikan masyarakat tetap tunduk di dalam mekanisme Undang-Undang Pers sebagai arti penting perlindungan pers. Pemidanaan terhadap jurnalis atau pers harus dijadikan obat terakhir (ultimum remidium) sebagai jaminan terhadap pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa bersalah berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang termaktub dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Komunikasi Dan Informatika RI, Kejaksaan Agung , Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/Vl/2021 yang mana pada huruf (I) kaitannya pada Pasal 27 ayat (3) dimana tidak bisa digunakan terhadap pers dan mekanisme penegakan hukumnya tetap tunduk terhadap UU Pers. Kata Kunci: Ratio Decidendi, UU ITE, Pers   ABSTRACT This research studies the ratio decidendi of judges in deciding a case in Decision Number 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp). In terms of the a quo case, the Panel of Judges declared the defendant, a journalist for berita.news online media, guilty of violating Article 27 Paragraph (3) of Law concerning Electronic Information and Transactions, while this case is in the category of press crime, and this situation sparks conflict between Article 27 Paragraph (3) of Law concerning Electronic Information and Transactions. Departing from this issue, this research investigates: 1. How are journalistic activities that harm others regulated in Indonesia? 2. What ratio decidendi is referred to by the judges in judging the crime violating Electronic Information and Transactions Law Article 27 Paragraph (3) in the District Court of Palopo Number 46/Pid.Sus/2021/PN Plp? This research employed normative juridical methods and statutory and case approaches. The research reveals that journalistic activities that are deemed to harm others still comply with Press Law. That is, press protection is paramount. Sentencing journalists must be given as ultimum remidium or the last remedy to guarantee the fulfillment and protection of and respect for human rights. The judges’ decision, especially Letter (I), to declare guilty is contrary to the tendency of the government as stipulated in joint decrees of the Minister of Communication and Information Technology, the Attorney General, and Indonesian National Police Number 229 of 2021, Number 154 of 2021, Number KB/2/VI/2021, related to Article 27 Paragraph (3), cannot be applied to press and the mechanism of the law enforcement should comply with Press Law. Keywords: ratio decidendi, Electronic Information and Transactions, press &nbsp