EFEKTIVITAS PELAYANAN PERANGKAT DESA AKIBAT RANGKAP JABATAN DI DALAM BUMDES SIDORUKUN MENURUT PASAL 51 UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)

Muhammad Faris Septiawan, Iwan Permadi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: faris_sept@student.ub.ac.id   ABSTRAK Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, perangkat desa merukan pegawai atau pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap pelayanann kepada masyarakat serta membantu kepala desa dala menjalankan tugasnya. Salah satu program pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional yakni pembentukan Bumdes yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Dalam pengelolaan Bumdes di Desa Sidorukun mengalami ketidak sesuaian karena adanya rangkap jabatan, dimana rangkap jabatan tersebut mengakibatkan ketidak efektivan dalam pengelolaan Bumdes. Rumusan masalah dalam penelitia ini adalah bagaimana pelayanan perangkat desa terkait rangkap jabatan di Bumdes Sidorukun dan bagiaman efektivitas pelayanan di Desa Sidorukun. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Socio Legal. jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, tersier, teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dokumentasi, internet. Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan, Rangkap Jabatan   ABSTRACT With its essential role in national development, a village operates with the help of village instruments consisting of staff and public service officials performing their tasks and responsibilities to give services to the people and to assist a village head to perform his/her duties. The establishment of Village-Owned Enterprises (henceforth referred to as BUMDes) is one of the government’s programs to support national development by developing the rural economy and rural businesses, and managing the potential of the rural economy. The operation of BUMDes in Sidorukun is not relevant to the standard set due to double official positions, contributing to the ineffectiveness of the administration of BUMDes. This research investigates the services given by the village instruments amidst double official positions in BUMDes in Sidorukun and the effectiveness of the services given by the village instruments in the village. This research employed socio-legal methods. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary data obtained from observation, interviews, documentation, and the internet. Keywords: effectiveness, services, double official position