EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU PADA WAJIB PAJAK BERBASIS UMKM DI KO

Muhammad Aditya Yudhistira Siregar, Tunggul Anshari S.N., Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya    Jl. MT. Haryono No. 169 Malang    e-mail: siregaraditya25@gmail.com        ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang Implementasi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berbasis UMKM di Malang. Pemilihan tema tersebut di latarbelakangi karena untuk mengetahui apa Implementasi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berbasis UMKM di Malang.    Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu terhadap UMKM di kota Malang ? (2) Apa faktor-faktor yang menghambat dan upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu terhadap UMKM di kota Malang ?   Penulisan Skripsi ini merupakan merupakan penelitian hukum empiris dengan mengunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara , Populasi yang digunakan adalah seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik deskriptif – kualitatif.    Berdasarkan hasil penelitian, Efektifitas Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Malang menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 belum cukup Efektifitas terhadap UMKM dan juga memiliki berbagai Hambatan dalam penerapannya.    Kata Kunci: Implementasi, Income tax, UMKM, Peraturan Pemrintah Nomor 23 Tahun 2018   ABSTRACT This research investigates the legal issue regarding the implementation of Article 2 Paragraph (1) of Government Regulation Number 23 Income Tax paid for Business Activities run by Taxpayers with Particular Gross Turnover based on MSMEs in Malang. This research topic departs from the intention to investigate how Article 2 Paragraph (1) as above is implemented.  This research investigates: (1) the effectiveness of Article 2 Paragraph (1) of Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax paid for Business Activities run by Taxpayers with Particular Gross Turnover based on MSMEs in Malang (2) what are the impeding factors and the measures taken to implement Article 2 Paragraph (1) of the Government Regulation stated above?   This is empirical-legal research employing socio-juridical approaches. The research took place in a Small Taxpayer Office of Northern Malang with the population taken from all the offices in Northern Malang. The primary and secondary data were analyzed based on descriptive-qualitative methods.   The research results reveal that Article 2 Paragraph (1) of Government Regulation Number 23 of 2018 is not effectively implemented for the MSMEs due to several factors that impede the implementation.    Keywords: implementation, income tax, MSMEs, Government Regulation Number 23 of 201