ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PESANGON BAGI PEKERJA PADA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PEKERJA DAN KELUARGANYA

Ikhsan Romansah Gawi, Abdul Rachmad Budiono, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ikhsangawi@gmail.com   ABSTRAK Pada November 2020 Pemerintah Resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam berbagai aspek termasuk ketenagakerjaan. Kemudahan dalam bidang ketenagakerjaan tercermin pada aspek pengupahan dan pesangon. Namun demikian terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam rumusan pengupahan dan pesangon bagi UMK. Jika pada pengupahan, pemerintah masih hadir melalui ambang batas sedangkan pada pesangon, besarannya hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti apakah ketentuan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yakni perundang-undangan, analitis dan komparatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan pesangon bagi pekerja UMK tidak daapt memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya. Kata Kunci: Pesangon, UMKM, kesepakatan   ABSTRACT In November 2020, the Government officially passed Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This law gives ease to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in all aspects including employment. This ease is reflected in wages and pensions. However, there have been some principal changes in the formulation of wages and pensions for small and micro-enterprises. In the wage payment system, the threshold is set by the government while the pension refers to an agreement. This issue urges the author to delve deeper into the case to find out whether this provision could protect workers and their families. Moreover, this research also studies the concept of pensions that is ideal for the workers of micro and small businesses. This research employed a normative method, statutory, analytical, and comparative approaches, revealing that the provision of pensions for the small and micro business workers cannot give any protection to the workers and their families. Keyw