DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN PEMIDANAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM PEREMPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Ivana Stacia Griselda Nainggolan, Bambang Sugiri, Fachrizal Afandi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ivanastacia00@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari yang kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum yang melakukan tiga kejahatan sekaligus yaitu suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat serta untuk mengetahui penerapan asas equality before the law dalam penanganan perkara kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta teknik analisis yang digunakan yaitu teknik interpretasi sistematis dan gramatikal dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasi penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan jaksa Pinangki pada tingkat banding belum tepat. Putusan tersebut tidak sebanding dengan jabatan Pinangki sebagai aparat penegak hukum dan jenis kejahatannya. Perbuatan Pinangki juga telah memenuhi unsur concursus realis yangmana seharusnya ancaman pidananya dapat diperberat. Terlebih lagi pada putusan banding tersebut tidak memperlihatkan pemberatan pidana. Kemudian dalam pengananan perkara Pinangki ini terdapat kejanggalan terhadap institusi kejaksaan agung yang terkesan bahwa adanya perlakuan khusus terhadap Pinangki Sirna Malasari. Seharusnya dengan berlakunya asas hukum equality before the law maka setiap orang termasuk jaksa tidak berhak mendapatkan perlakuan khusus. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Equality Before The Law ABSTRACT This research aims to study the consideration made by a judge in sentencing Pinangki Sirna Malasari who worked as a prosecutor due to three criminal offenses she committed: bribery, money laundering, and unfair agreement and to investigate the implementation of the equality-before-the-law principle in the criminal case faced by the prosecutor Pinangki Sirna Malasari. This research employed normative-juridical methods, and case and conceptual approaches. The research materials included primary, secondary, and tertiary data, which were further analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results indicate that the consideration given by the judge in sentencing the defendant is deemed to be inappropriate, as the court decision is not relevant to the official position of Pinangki as a law enforcer and the offenses committed. The offenses have met concursus realis, indicating that the punishment should have been aggravated. Moreover, the case of Pinangki seemed to be specially treated, contrary to the principle of equality before the law.  Keywords: judge’s consideration, criminal sentencing, equality before the law  &nbsp