Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal. Variabel yang diteliti adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil sebagai variabel independen dan pengalokasian belanja modal sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik judgment sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, populasi dijadikan sampel yaitu 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian bersifat sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hasil penelitian menggunakan SPSS Versi 21.0 dengan persamaan regresi linier berganda BM = -57.700 + 0,005 PAD + 0,413 DAU + 0,638 DAU + 0,457 DBH yang telah diuji kelayakan asumsi normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai thitung ttabel (4,159 > 1,994) dan tingkat signifikansi 0,000. Variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai thitung ttabel (19,589 > 1,994) dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) keempat variabel independen tersebut yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal dengan nilai Fhitung > Ftabel (121,384 > 2,50) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil total Adjusted R Square menunjukkan bahwa pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal, yaitu sebesar adalah 87,5% dan sisanya sebesar 12,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel ini seperti transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan menggali potensi pendapatan asli daerah sehingga pemerintah tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat