Pergeseran Konsep International Mediated Settlement Agreements (Imsas) Dalam Singapore Convention On Mediation

Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai pergeseran konsep International Mediated Settlement Agreements (IMSAs) pasca lahirnya Singapore Convention on ‘Mediation’. ‘Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian’ normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dan teknik analisis preskriptif, dimana data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis yang kemudian dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah. Pesatnya aktifitas perdagangan atau komersil lintas batas negara merupakan konsekuensi logis dari arus globalisasi. Dalam proses tersebut, tidak dapat dipungkiri terjadinya sengketa dari para pihak dan alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi pilihan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dibandingkan dengan proses litigasi. Mediasi ‘sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa’ yang diakui baik dalam sistem hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional, terus mengalami perkembangan dari waktu kewaktu. Singapore Convention on Mediation ini merupakan instrumen hukum internasional yang lahir untuk memberikan kepastian dalam proses mediasi komersil internasional. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 1) Terjadi pergeseran dalam konsep mediasi yang dalam pelaksanaan dan pengakuan selama ini murni berdasarkan itikad baik dari para pihak, yang kemudian menjadi kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan pengakuan oleh negara. Begitupun status hukum IMSAs yang memiliki perlakuan khusus ( sui generis), tidak sama dengan kontrak dalam ruang lingkup perdata menurut Singapore Convention on Mediation, dan 2) Peluang yang dimiliki Indonesia adalah untuk dapat menjadikan momentum dalam pengembangan ADR di Indonesia yang sejalan dengan upaya amandemen UU No. 30/1999 serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN dan Asia. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah dalam hal harmonisasi hukum nasional dan arah politik hukum Indonesia, khususnya dalam hal pengembangan ADR yang tidak dilakukan secara konsiste