Ratio Decidendi Atas Prinsip Separate Legal Entity Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Berbentuk Persero (Studi Putusan Nomor 142pk/Pdt.Sus/2011)

Latar belakang penelitian ini adalah karena adanya pembatalan putusan kepailitan PT. Istakan Karya (Persero), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/PDT.SUS/2011 melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011. Di mana dalam pertimbangan hukum perkara kepailitan tersebut, Mahkamah Agung menerima bukti baru (novum) berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 PK/PDT/2010 dan membenarkan perimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/PAILIT/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun novum yang diterima sebagai bahan pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan terkait pertimbangan hukum pada peradilan tingkat pertama, majelis hakim pada Pengadilan Niaga memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Perbedaan pertimbangan tersebut ada dalam menafsirkan legal standing PT JAIC Indonesia dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT Istaka Karya (Persero). Majelis hakim pada peradilan tingkat pertama menganggap bahwa kepailitan terhadap BUMN bertentangan dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, di mana pihak mana pun dilarang untuk melakukan sita terhadap aset negara. Pertimbangan hukum tersebut juga bertentangan dengan prinsip separate legal entity di mana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatur bahwa BUMN (Persero) tunduk kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, sehingga BUMN (Persero) sejatinya adalah badan usaha tersendiri yang terpisah dari organ-organ yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana ratio decidendi atas prinsip separate legal entity terkait pertanggungjawaban negara dalam kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero studi Putusan Nomor 142 PK/PDT.SUS/2011? Kemudian penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study) terhadap kasus kepailitan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 PK/PDT.SUS/2011. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam memberikan putusan peninjauan viii kembali (PK), Mahkamah Agung telah melakukan keliruan yang fatal. Kekeliruan tersebut berkaitan dengan dikabulkannya novum yang diajukan oleh Pemohon PK, yaitu berupa putusan Mahkamah Agung No. 678 PK/Pdt/2010 yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai novum dalam Pasal 295 Ayat (2) Undang- undang Kepailitan. Kekeliruan yang kedua adalah dasar pertimbangan Mahkamah Agung yang membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan PN Jakarta Pusat No.73/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang tidak sesuai dengan ketetuan mengenai persyaratan pengajuan permohonan kepailitan dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, putusan tersebut tidak mempertimbangkan prisip separate legal entity di mana PT Istaka Karya (Persero) adalah suatu badan hukum tersendiri terpisah dari organ-organ di dalamnya, termasuk negara sebagai pemegang saham