Upaya Badan Kepegawaian Daerah Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kediri Berdasarkan Pasal 229 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk meningkatkan kedisplinan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintahan Indonesia, permasalahan tersebut antara lain yaitu besarnya jumlah PNS Daerah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, serta kesalahan penempatan dan ketidak jelasan jalur karier yang dapat ditempuh Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tentunya akan berdampak munculnya berbagai pelanggaran terhadap peraturan disiplin, yang mana menyebabkan roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan menjadi buruknya citra pegawai negeri sipil dan pemeritah daerah di masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan sesuai yang diamanatkan oleh pasal 229 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan tersebut dimaksudkan agar Instansi pemerintah daerah dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah harus berupaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil agar program pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan pelayanan terhadap masyarakat oleh Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam hal ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yakni mengenai: 1) Bagaimana Upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk meningkatkan kedisiplinan Pegaawai Negeri Sipil dikabupaten kediri berdasarkan pasal 229 ayat 2 peraturan pemerintah no 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil ? Dan; 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh badan kepegawaian daerah dan bagaimana solusinya dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil di kabupaten kediri ? xii Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik memperoleh data penelitian dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, dan responden dari penelitian ini yang digunakan oleh penulis agar dapat menjawab permasalahan yang ada adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Kepala bidang pengembangan dan kesejahteraan pegawai. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara deskriptif kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah berdasarkan data yang sudah diperoleh, baik itu data primer, sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif, dijelaskan secara deskriptif dengan menggambarkan dan menguraikan terkait pokok materi permasalahan yang dibahas penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Upaya Badan Kepegawaian Daerah Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 229 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri) telah terlaksana dan terimplementasikan kedalam setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten kediri oleh badan kepegawaian daerah kabupaten kediri sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam penerapannya, masih banyak terdapat hambatan yaitu pelanggaran dan penyimpangan diatas yang membuat aturan tersebut tidak dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam pembentukan aturan tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh BKD dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, antara lain : 1) Pembinaan : dilakukan dengan cara adanya kegiatan agenda tahunan oleh BKD yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional sebagai narasumber, dan SKPD Kabupaten Kediri, atau dilakukan sendiri oleh BKD Kabupaten Kediri, 2) Sosialiasi : dilakukan ketika terdapat Peraturan, atau Kebijakan baru mengenai Kepegawaian maupun tugas dan fungsi di setiap PNS yang berada di SKPD, 3) finger print : Pemerintah daerah Kabupaten kediri melalui Badan Kepegawaian Daerah sudah menerapkan fingerprint sebagai alat absensi elektronik dan sudah berjalan sejak awal tahun 2016 meskipun penggunaan absensi fingerprint ini dilakukan secara bertahap dan ada pembaharuannya tidak langsung ada merata dan digunakan oleh seluruh pegawai negeri sipil yang xiii tersebar di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 4) Sidak : Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan PNS, BKD Kabupaten Kediri secara tidak menentu pada kurun waktu tertentu melakukan sidak secara mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sidak dilakukan secara acak bisa ditujukan kepada SKPD tertentu atau ke wilayah Kantor kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kediri