Analisis Kegagalan Implementasi Kebijakan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Malang dengan Soft System Methodology

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran yaitu melalui pembangunan ketenagakerjaan dengan menempatkan TKI ke luar negeri. Pemberangkatan TKI keluar negeri menyisakan masalah-masalah pada keluarga yang ditinggalkannya. Berdasarkan kajian Bina Keluarga TKI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2009 diperoleh berbagai hal yang perlu mendapat perhatian serius. Pada bidang ekonomi, pekerja yang bekerja di luar negeri ternyata hasil kirimannya sebagian besar untuk kegiatan konsumtif, di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga TKI, ternyata banyak terjadi perceraian sedangkan di bidang perlindungan anak, ternyata anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja keluar negeri sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya. Proses pelaksanaan program Bina Keluarga TKI di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang baru sampai pada tahap persiapan, yaitu sosialisasi mengenai kebijakan bina keluarga TKI. Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2014 dan selanjutnya diharapkan terbentuk pokja di tingkat kecamatan dan desa. Namun, pada realitanya pasca sosialisasi belum ada tindak lanjutnya. Tujuan penelitian adalah 1). Mendeskripsikan dan menganalisis kegagalan implementasi kebijakan Bina Keluarga TKI di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. 2) Membangun model implementasi Bina Keluarga TKI. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan berpikir sistem (soft system methodology). Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Kegagalan implementasi kebijakan bina keluarga TKI di Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. a). Pengorganisasian dalam mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI. b). Sikap dan komitmen stakeholder program Bina Keluarga TKI. c). Sumber daya yang mempengaruhi implementasi program Bina Keluarga TKI. 2). Model konseptual implementasi program Bina Keluarga TKI. Hasil penelitian ini adalah 1) Kegagalan implementasi kebijakan Bina Keluarga TKI disebabkan karena berbagai hal berikut: pertama, permasalahan pengorganisasian kebijakan Bina Keluarga TKI disebabkan karena kurang intensifnya komunikasi pada tim Pokja kabupaten, kecamatan dan desa. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya struktur Pokja, belum adanya kesepakatan program kerja, kurangnya keterpaduan hirarki. Di sisi lain tidak didukung dengan adanya data mengenai keluarga TKI serta tidak adanya akses formal pihak-pihak diluar tim Pokja untuk berpartisipasi. Kedua, permasalahan sikap dan komitmen tim pokja disebabkan karena lemahnya kebermaknaan terhadap permasalahan keluarga TKI bagi stakeholder. Hal ini menyebabkan lemahnya top leader sehingga berdampak pada kurangnya komitmen tim Pokja. Di satu sisi dukungan publik yang lemah turut mendukung permasalahan ini. Ketiga, permasalahan pada sistem sumber daya terdapat permasalahan lemahnya SDM, dana dan fasilitas. Lemahnya sumber daya berdampak pada belum terciptanya keterpaduan hierarki pada tim Pokja dan kurangnya data mengenai keluarga TKI. 2) Dari berbagai permasalahan tersebut dibuat 3 (tiga) definisi permasalahan dan dari definisi permasalahan tersebut dibangun 3 (tiga) model konseptual yang dianggap relevan dalam memberbaiki situasi permasalahan. Ketiga model konseptual tersebut yaitu model konseptual I: pengorganisasian dalam mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI. Model ini merupakan solusi dari permasalahan kurang intensifnya komunikasi tim Pokja Bina Keluarga TKI tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; lemahnya struktur Pokja; belum adanya kesepakatan bersama di dalam tim Pokja; belum adanya keterpaduan pada Tim Pokja tingkat desa, kecamatan dan kabupaten; kurangnya info atau data tidak akurat serta tidak adanya akses formal pihak-pihak luar untuk berpartisipasi terbuka bagi para aktor di luar tim Pokja Bina Keluarga TKI untuk mempengaruhi tujuan resmi. Model konseptual II: sikap dan komitmen stakeholder program Bina Keluarga TKI. Model ini menjadi solusi dari permasalahan lemahnya top leader Pokja Bina Keluarga TKI, kurangnya komitmen dari tim Pokja, lemahnya dukungan publik, kurangnya kebermaknaan terhadap permasalahan keluarga TKI bagi stakeholder. Model konseptual III: sumber daya yang mempengaruhi implementasi program Bina Keluarga TKI. Model ini memberikan solusi dari lemahnya dana, SDM dan fasilitas. Selanjutnya dibangun model konseptual IV: implementasi kebijakan Bina Keluarga TKI, yang merupakan gabungan dari model I, II dan III