Upaya Hukum.Pembeli.Atas.Akta.Jual.Beli.Tanah.Yang.Dibuat Kepala Desa Selaku PPAT Sementara Yang Tidak Ditunjuk Badan Pertanahan_Nasional

turan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Pun demikian setiap perbuatan hukum yang dilakukan Kepala Desa selaku PPAT Sementara yang dilakukan serta merta tanpa ada penunjukan atau pelimpahan wewenang dari pejabat yang berwenang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Dasar ini menjadikan peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Upaya Hukum Pembeli Atas Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Kepala Desa Selaku PPAT Sementara Yang Tidak Ditunjuk Badan Pertanahan Nasional. Dengan rumusan masalah bagaimana kekuatan hukum akta jual beli tanah yang dibuat oleh Kepala Desa selaku PPAT Sementara yang tidak disertai penunjukan dari Badan Pertanahan Nasional dan bagaimanakah upaya bagi pihak pembeli atas akta jual beli tanah yang dibuat kepala desa selaku PPAT Sementara yang tidak disertai penunjukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif. Sehingga diperoleh hasil dan pembahasan Kekuatan hukum akta jual beli tanah yang dibuat oleh Kepala Desa selaku PPAT Sementara yang tidak disertai penunjukan dari Badan Pertanahan Nasional ditinjau dari jual beli daripada tanah dikatakan sah dikarenakan telah memenuhi unsur Pasal 1320 BW, sedang ditinjau mengenai akta jual belinya tidak sah dikarenakan dibuat bukan oleh pejabat berwenang dalam hal ini PPAT Sementara yang telah ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional. Adapun terdapat pelanggaran administrasi yang diperbuat Kepala Desa dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah mengakibatkan akta menjadi bawah tangan. Kemudian upaya hukum pembeli dengan menghadap ke Kepala desa, pihak pembeli dan pihak terkait meminta dibuatnya Surat Keterangan bermaterai menyatakan terjadi perjual belian diikuti dengan penyerahan obyek tanah. Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh pembeli dan Kepala Desa dan disaksikan oleh dua orang saksi yang cakap menurut hukum. Surat Keterangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya Akta Jual Beli ke PPA