Implementasi Program Pemberdayaan Bagi Pekerja Pasca Migran Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung)

Pemerintah melalui Kemenakertrans mengeluarkan suatu kebijakan berkaitan dengan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Salah perwujudan dari perlindungan TKI ini adalah perlindungan pasca pulang ke Indonesia berupa program pemberdayaan TKI purna. Dalam rangka mewujudkan program ini pemerintah melakukan kerjasama dengan Disnakertrans Kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki basis TKI terbesar dan merupakan penyalur TKI ke berbagai negara. Program ini dilatarbelakangi adanya kondisi dan keinginan TKI purna untuk selalu kembali bekerja menjadi TKI. Padahal TKI purna tentunya memiliki modal dan skill yang mumpuni, hanya saja mereka tidak tau bagaimana memanfaatkan modal dan skill ini. Sehingga, penghasilan yang mereka peroleh dari bekerja sebagai TKI habis untuk kebutuhan konsumtif saja. Oleh karena itu, Disnakertrans Kabupaten Tulungagung berupaya memfasilitasi TKI purna tersebut agar modal dan skill dari TKI tersebut bermanfaat jangka panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program pemberdayaan bagi pekerja pasca migran Indonesia, mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi program pemberdayaan bagi pekerja pasca migran Indonesia, serta mendeskripsikan pula tentang upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi program pemberdayaan bagi pekerja pasca migran Indonesia. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan bagi pekerja pasca migran di Kabupaten Tulungagung belum maksimal. Hal ini terlihat dari dasar hukum yang di khususkan untuk implementasi program pemberdayaan belum ada, sehingga berpengaruh terhadap anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, dari segi TKI purna sendiri berkaitan dengan mindset dari TKI purna tentang wirausaha mandiri bukan sebagai suatu pekerjaan, keterbatasan modal bagi kelompok untuk memperluas usaha, adanya pelanggaran MOU dari mitra lokal yang berdampak bagi TKI purna yang sulit mencari pasar, serta minimnya tanggung jawab antar anggota kelompok. Selain itu faktor komunikasi juga menjadi permasalahan. Agar implementasi program pemberdayaan TKI Purna kedepannya lebih baik lagi, dilakukan suatu upaya mengatasi kendala tersebut meliputi, Peningkatan motivasi bagi TKI purna yang diberdayakan dengan mendatangkan motivator baik TKI purna yang sukses melalui wirausaha maupun pihak lain yang sukses menjalankan bidang usaha yang digeluti, pemberian tambahan modal dan ganti rugi bibit yang sebagian bukan bibit unggul, sehingga menimbulkan kerugian di awal pemberdayaan serta memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar stakeholders terkait