Pertanggungjawaban Hukum Bagi Bank Atas Perjanjian Kerjasama Dengan Agen Dalam Sistem Branchless Banking Berdasarkan Asas Proporsionalitas

Penulis mengangkat permasalahan tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Bank Atas Perjanjian Kerjasama Dengan Agen Dalam Sistem Branchless Banking Berdasarkan Asas Proporsionalitas dilatarbelakangi oleh munculnya sistem Branchless Banking / Bank Tanpa Kantor. Branchless Banking ini melibatkan beberapa pihak dalam melayani nasabah agar mendapatkan layanan perbankan yang cepat, mudah dan efisien. Beberapa pihak diantaranya adalah Bank dan Agen. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) butir b POJK No.19/POJK.03/2014 menyebutkan bahwa dalam melakukan kerjasama dengan agen, bank penyelenggara wajib memiliki perjanjian kerjasama tertulis dengan agen. Namun dalam perjanjian kerjasama tersebut tercantum klausul baku yang menyatakan bank terbebas dari segala gugatan/tuntutan apabila timbul kerugian, dan ditanggung sepenuhnya oleh Agen. Maka dengan itu penulis merumuskan masalah : (1) Apakah ketentuan pembebasan tanggung jawab bank pada perjanjian kerjasama dibawah tangan dengan agen dalam sistem branchless banking sesuai dengan asas proporsionalitas? (2) Apakah perjanjian kerjasama di bawah tangan antara agen dan bank dalam sistem branchless banking harus selalu menjadi perjanjian baku dalam perspektif pembuatan kontrak? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-undang, konseptual dan historis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Pembuatan Kontrak, dan Teori Perjanjian Keagenan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah tercermin dari Pasal 29 ayat (3) dan (4), Pasal 37 B ayat (1) dan (2), Pasal 52 UU Perbankan, Keputusan Presiden RI No.26 Tahun, Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata pembebasan tanggung jawab oleh bank tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, karena bank dan agen mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melindungi kepentingan nasabah. Pembuatan perjanjian kerjasama harus disesuaikan berdasarkan kemampuan / kriteria agen dan tidak selalu menjadi perjanjian baku agar perjanjian tersebut dapat memenuhi asas proporsionalitas