Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Cyber Notary

Terkait perlindungan hukum atas tindakan Cyber notary ini belum diatur secara spesifik dalam ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, karena ketentuan terkait Cyber notary hanya tercantum dalam ketentuan penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN. Ditinjau dari ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa terjadi kekosongan hukum terhadap perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri atas transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), sehingga perlu adanya pengaturan terkait Cyber notary dalam hal perlindungan hukum untuk masa yang akan datang agar notaris sebagai pejabat umum yang berkewenangan membuat akta dapat terlindungi secara hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat penelitian ini dengan tujuan menganalisis perlindugan hukum bagi notaris atas cyber notary serta kewenangan notaris dalam melakukan cyber notary. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pembaharuan pula terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris agar tindakan cyber notary dapat cepat terealisasi dengan baik di negara Indonesia. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep cyber notary sebenarnya sudah sangat tepat untuk digunakan pada zaman dimana globalisasi teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan fasilitas dengan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi apapun. Tetapi dalam kenyataanya, Indonesia belum menegaskan adanya peraturan yang dikhususkan bagi notaris untuk melakukan kegiatannya secara elektronik, yang mengakibatkan para notaris belum memiliki payung hukum yang kuat demi terciptanya perlindungan hukum bagi kalangan notaris untuk mengimplementasikan konsep cyber notary