Analisis Yuridis Pertanggung jawaban KSSK Sebagai Pembuat Kebijakan Terpadu Untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha Berkaitan Dengan Hak Imunitas dalam Perppu No 1/2020

Komite Stabilitas Sistem Keuangan saat terjadinya pandemi (Covid-19) memiliki tugas dalam menstabilkan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona virus disease (Covid-19) di indonesia. Melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan sebagai Koordinator, Gubernur Bank Indonesia, ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Kewenangan ini sesuai apa yang ada di dalam Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid - 19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. ataupun sebelum terjadinya pandemi KSSK memiliki tugas dan wewenang Melakukan koordinasi dan pemantauan, memberikan rekomendasi kepada presiden dalam pengambilan keputusan penentuan perubahan status stabilitas keuangan, mulai kondisi normal menjadi krisis sistem keuangan, atau sebaliknya. Undang-Undang (UU) PPKSK sebagai acuan dalam pencegahan dan penanganan krisis keuangan global yang berdampak terhadap perekonomian dalam negeri. Sejumlah tugas dan kewenangan serta fungsi KSSK diatur dalam UU PPKSK. KSSK dipimpin oleh Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dan memiliki hak suara. Sedangkan anggota lainnya yakni Gubernur Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Lembaga Penjamin Simpanan. Ketiga anggota itu memiliki hak suara yang sama dengan koordinator KSSK. Adapun kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam menanggulagi pandemi (Covid-19) ia mengeluarkan Paket Kebijakan terpadu yang salah satunya pada point pertama kebijkan terpadu yaitu Kebijakan Insentif Fiskal serta Dukungan Belanja Pemerintah dan Pembiayaan. Menurunnya permintaan akibat pandemi Covid-19 berdampak pada pendapatan serta kondisi arus kas sektor usaha, sementara pada saat yang bersamaan dihadapkan pada kebutuhan pemenuhan kewajiban dan operasional usaha. Kemudian Dukungan Pemerintah pada dunia usaha juga diberikan dalam bentuk belanja Pemerintah dan pembiayaan untuk meringankan beban debitur di tengah pandemi sekaligus menjaga kinerja debitur serta Stabilitas Sistem Keuangan. Namun dalam kenyataan Hak imunitas bagi para anggota Komite Stabilitas Sistem bagi para pelaku dunia usaha maupun UMKM diberikan Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha, Terutama untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu, dan juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu