Penerapan Prinsip Kerja Sama Internasional Oleh Mahkamah Pidana Internasional Dalam Melakukan Penyelidikan Terhadap Negara Non Anggota (Studi Kasus Israel- Palestina).

Penulis mengangkat permasalahan Penerapan Prinsip Kerjasama Internasional Oleh Mahkamah Pidana Internasional Dalam Melakukan Penyelidikan Terhadap Negara Non Anggota (Studi Kasus Israel-Palestina). Latar belakang pemilihan tema tersebut dikarenakan pada saat konflik Israel-Palestina terjadi, pihak Israel dan pihak Palestina melakukan pelanggaran terhadap Statuta Roma 1998, yaitu Kejahatan Perang. Kemudian Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan yurisdiksinya melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Statuta Roma 1998 yang dilakukan oleh pihak Israel dan pihak Palestina, yang oleh pihak Palestina hal ini diterima dan bersedia melakukan Kerjasama dalam melakukan penyelidikan. Tetapi pihak Israel menentang dan menolak melakukan Kerjasama dalam penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah: Apa dasar hukum penerapan prinsip kerja sama internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam melakukan penyelidikan terhadap Israel sebagai negara bukan anggota/peserta Statuta Roma 1998? Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh Penulis dianalisis dengan melakukan interpretasi mendalam. Penulis menemukan jawaban atas permasalahan terkait menggunakan Bahan Hukum yang dianalisis oleh Penulis. Untuk penerapan prinsip Kerjasama Internasional, Yurisdiksi Universal merupakan cara yang paling berpotensi untuk diterapkan, meskipun demikian, Statuta Roma 1998 perlu dilakukan perubahan agar prinsip Kerjasama Internasional dapat diterapkan