Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/Pn Malang Di Kantor Pertanahan Kota Malang)

Tesis ini membahas mengenai masalah pelaksanaan putusan hakim terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Malang yang melaksanakan pembatalan peralihan hak yang berdasar pada putusan pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Pasal 58 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Penyelesaian Kasus Pertanahan mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum wajib dilaksanakan kecuali ada alas an yang sah untuk tidak melaksanakan. Pada putusan pengadilan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Malang dibuktikan bahwa Tergugat I dan II menguasai sertifikat secara melawan hukum. Tulisan ini merupakan tulisan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum yaitu studi kasus. Jenis data terdiri dari data primer yaitu fakta-fakta lapangan melalui wawancara pihak-pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil tulisan adalah Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Malang menurut pejabat Kantor Pertanahan Kota Malang, Akta Jual Beli yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum berarti secara hukum juga menyebabkan sertifikat hak milik atas tanah atas nama Tergugat II menjadi tidak berkekuatan hukum. Implikasi hukum yang ditimbulkan dengan dilaksanakan pembatalan peralihan hak yaitu timbulnya kerugian dari segi ekonomi khususnya bagi pihak Tergugat II, sedangkan implikasi hukum sebelum dilakukan pembatalan peralihan hak terhadap para Tergugat yaitu adanya peluang untuk menyalahgunakan sertifikat tersebut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, terhadap penggugat maka mengalami kerugian materil dan imateril. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak penggugat adalah meminta eksekusi paksa dari Pengadilan atau melaporkan ke polisi Tergugat I dan II dengan dasar tuntutan melakukan tindak pidana penggelapan dan juga pemalsuan