Analilis Penerapan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan merupakan peraturan yang diterbitkan pemerintah sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam AeOI. Sebagai Negara berkembang, Indonesia membutuhkan penerimaan Negara dalam skala besar. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia, di sisi lain tingkat kepatuhan warga Negara Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Adanya peraturan tentang Akses Informasi Keuangan ini, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1 Surabaya. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, penerapan Undang-undang tentang Akses Informasi Keuangan pada Kantor Wilayah DJP Jatim 1 Surabaya masih belum berpengaruh banyak terhadap pendapatan pajak. Hal ini dikarenakan wabah Covid-19 yang melemahkan hampir semua sektor ekonomi masyarakat. Namun dengan adanya Akses Informasi Keuangan, memudahkan Kanwil DJP Jatim 1 Surabaya dalam mengawasi wajib pajaknya. Berdasarkan urian diatas, saran peneliti antara lain yaitu, Kanwil DJP Jatim 1 Surabaya memanfaatkan peraturan tentang Akses Informasi Keuangan secara maksimal, dengan ,meningkatkan koordinasi antar bidang maupun antar instansi dengan lebih cepat dan mudah dalam megawasi wajib pajak. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian bersifat kuantitatif mengenai efektifitas pemanfaatan data yang di dapat dalam perturan tentang Akses Informasi Keuangan