Implementasi Fungsi Pengawasan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pada Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga baru yang memiliki salah satu fungsi yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan akan dilakukan oleh Komite I yang membidangi urusan daerah, dalam hal ini pengawasan UU Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi fungsi pengawasan DPD RI pada pelaksanaan UU Desa serta faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengawasan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan peneliti diperoleh dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles, Huberman dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi fungsi pengawasan UU Desa ini masih kurang efektif sehingga, diperlukan pengawasan lebih lanjut. UU Desa ini dibuat untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu belum optimalnya pengawasan UU Desa yang dilakukan oleh Komite I karena masih terdapat permasalahan yang ada. Sehingga, diperlukan solusi untuk pemecahan permasalahannya dan dapat menyejahterakan dan memajukan desa