Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien

Penelitian ini menganalisis permasalahan tentang Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien, yaitu terkait adanya konflik norma yang di satu sisi Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib merahasiakan rahasia kliennya, di satu sisi Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib melaporkan jika adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya. Dalam penulisan ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu 1. Apa makna dan kriteria kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh klien?; 2. Bagaimana implikasi hukum apabila PPAT tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh klien?; 3. Bagaimana formulasi pengaturan tentang kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh klien?. Jenis penelitian tesis ini adalah normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Kesimpulan penelitian ini yaitu adanya konflik norma kewajiban PPAT melaporkan transaksi keuangan mencurigakan oleh klien dan kewajiban merahasiakan jabatan PPAT dapat diselesaikan dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dan Lex Specialis Derogat Legi Generali. Selanjutnya implikasi hukum apabila PPAT tidak melaporkan transaksi mencurigakan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana, selanjutnya formulasi yang tepat untuk merumuskan tolak ukur minimal transaksi keuangan mencurigakan untuk profesi PPAT adalah transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah