Kewajiban Pealporan Notаris Terhаdаp Transaksi Keuangan Mencurigakan

Dalam penelitian tesis ini, permasalahan yang diangkat berawal dari adanya Peraturan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 mengenai kewajiban terhadap Notaris untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GRIPS. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Bаgаimаnа pertаnggung jаwаbаn Notаris terhаdаp kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan? Bagaimana perlindungan hukum kepada Notaris terkait dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan? dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan ( statute approach), pendekatan konseptual ( conseptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pelaporan kegiatan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga dilakukan oleh Penghadap sesuai dengan ketentuan Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi dapat dikenakan tanggungjawab pidana berupa pidana penjara dan denda, tanggungjawab administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis ataupun denda administratif, maupun tanggungjawab perdata berupa ganti kerugian. Selanjutnya perlidungan hukum dalam permasalahan Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut telah secara jelas diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam pasal ini dijelaskan bahwa kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta tersebut, hanya dikecualikan oleh aturan dalam Undang-undang yang sama maupun Undang-undang lain, ketentuan tersebut secara tidak langsung mengesampingkan ketentuan kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga dilakukan oleh penghadap dalam proses pembuatan akta, karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam suatu undag-undang melainkan hanya diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi oleh karena itu Notaris memiliki kewajiban berdasarkan UUJN dan terlindungi secara hukum untuk tidak melakukan pelaporan terkait transaksi keuangan mencurigakan tersebu