Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2),

Otonomi Daerah memiliki kekuasaan kepada pemerintah daerah agar mempercepat pembangunan nasional. Percepatan pembangunan nasional diharapkan mampu membuat Indonesia agar dapat bersaing dan beradaptasi dengan pesatnya perkembangan dunia. Otonomi daerah sebagai jalan keluar atas kebutuhan daerah untuk mendapatkan sumber dana yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan serta fasilitas publik. Kabupaten Jombang merupakan daerah otonom yang berupaya untuk mengembangkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah guna menumbuhkan kemandirian daerah. Setiap tahun realisasi penerimaan pajak yang sudah ditetapkan terkadang tidak dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan strategi tahun 2018 yang telah dibentuk oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Selain itu, juga untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang pelaksanaan strategi untuk pemungutan PBB-P2 yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Jombang. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum dikatakan berhasil. Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan antara lain streghts yaitu adanya sistem informasi yang memadai yaitu SISMIOP, pelayanan administrasi pajak yang prima, dan kebijakan sosialisasi oleh Bapenda, opportunities yaitu adanya hubungan baik dengan Camat, melakukan pendataan terhadap bangunan baru yang bertujuan untuk peluasan objek pajak, sosialisasi ke perdesaan, bekerjasama dengan instansi Kejaksaan, dan perkembangan teknologi (mobile banking/e-payment). Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan antara lain weaknesses yaitu keterbatasan SDM yang bertugas memungut pajak dan petugas pemungut melakukan penyelewengan, threats yaitu ketidakpatuhan / tidak kooperatif Wajib Pajak dan bangunan baru yang belum terdata. Saran peneliti antara lain melakukan kegiatan pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan melakukan pelayanan pengadaan prasarana mobil kas keliling untuk pembayaran PBB-P2 di daerah terpencil, sebaiknya setiap desa di kecamatan membuat e-payment one stop service atau pelayanan satu pintu di kantor kepala desa, dan mengimplementasikan sanksi ketidakpatuhan wajib pajak dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati