Analisis Hukum Syarat Sertifikasi Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waka

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf merupakan kewenangan yang bersumber dari Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Lebih lanjut kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah mengenai Wakaf dan Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Ketentuan Pasal 27 Permenag Nomor 73 tahun 2013 mensyaratkan Notaris yang menjadi PPAIW harus memiliki sertifikasi yang diterbitkan Kementerian Agama. Pengaturan mengenai sertifikasi kompetensi ini hingga saat ini belum terdapat pengaturan lebih lanjut. Hal mana dalam kaca mata hukum dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan norma secara prosedural atas sertifikasi Notaris sebagai PPAIW. Kekosongan norma ini membawa implikasi hukum tidak dapat dilaksanakannya kewenangan Notaris sebagai PPAIW, sehingga belum ada satupun Notaris yang memperoleh sertifikasi sebagai PPAIW. Sedangkan fakta di lapangan menunjukan bahwa peran Notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf diperlukan guna membantu peran dari Kantor Urusan Agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka ditarik kesimpulan bahwa apabila dilihat dari sejarah wakaf dan jabatan Notaris yang tidak pernah bersinggungan sebelumnya, kekhususan dalam pembuatan AIW, serta tidak adanya trust dari masyarakat bagi Notaris dalam pembuatan AIW, maka sertfikasi Notaris sebagai PPAIW mutlak diperlukan. Aturan terkait sertifikasi tersebut senyatanya telah harmonis secara vertikal maupun horizontal sehingga guna penyempurnaan hanya perlu dilakukan pengaturan yang lebih rinci terkait sertifikasi Notaris sebagai PPAIW. Serta apabila Notaris yang bukan PPAIW namun membuat Akta Ikrar Wakaf, maka akta tersebut adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat formal dari pembuatan akta otentik