Maladministrasi penundaan berlarut menjadi salah satu tindakan maladministrasi yang berdampak domino. Artinya terjadinya penundaan berlarut berakibat pada terbelenggunya proses prosedural dan administrasi. Ombudsman sebagai salah satu lembaga pengawas yang lahir di era reformasi dan independen memiliki peran penting dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi, untuk mengawal pelayanan publik serta mencegah terjadinya maladministrasi tanpa memiliki hubungan struktural dengan lembaga negara maupun instansi pemerintahan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur pertanyaan dan jawaban yang telah disusun dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondi...
ABSTRAK KUALITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN DI KANTOR UPT PAJAK KELAS A LEUWILIANG B...
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten B...
Penelitian ini menganalisis perilaku aparat desa dalam merespon kebijakan otonomi daerah di Kabupate...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, peran per...
Penelitian ini mengkaji kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pen...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Respon Masyarakat Desa Terhadap Pelayanan Administ...
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PE...
Pemekaran merupakan dampak dari adanya fenomena otonomi daerah. Pemekaran bertujuan untuk meningkatk...
Kegagalan Orde Baru dalam menangani krisis multibidang tahun 1997-1999, telah menimbulkan gerakan re...
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PE...
Penelitian ini membahas strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa banjarsari dalam mengembangan ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Strategi dan Program Pemasaran P...
ABSTRAK PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESI...
Kesenjangan demografi di Indonesia yakni jumlah penduduk yang berekonomi lemahdibandingkan dengan pe...
Kualitas pelayanan publik dapat terlihat dari kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan pelaya...
ABSTRAK KUALITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN DI KANTOR UPT PAJAK KELAS A LEUWILIANG B...
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten B...
Penelitian ini menganalisis perilaku aparat desa dalam merespon kebijakan otonomi daerah di Kabupate...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, peran per...
Penelitian ini mengkaji kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pen...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Respon Masyarakat Desa Terhadap Pelayanan Administ...
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PE...
Pemekaran merupakan dampak dari adanya fenomena otonomi daerah. Pemekaran bertujuan untuk meningkatk...
Kegagalan Orde Baru dalam menangani krisis multibidang tahun 1997-1999, telah menimbulkan gerakan re...
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PE...
Penelitian ini membahas strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa banjarsari dalam mengembangan ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Strategi dan Program Pemasaran P...
ABSTRAK PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESI...
Kesenjangan demografi di Indonesia yakni jumlah penduduk yang berekonomi lemahdibandingkan dengan pe...
Kualitas pelayanan publik dapat terlihat dari kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan pelaya...
ABSTRAK KUALITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN DI KANTOR UPT PAJAK KELAS A LEUWILIANG B...
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten B...
Penelitian ini menganalisis perilaku aparat desa dalam merespon kebijakan otonomi daerah di Kabupate...