Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang Bekerja di Kapal Asing berdasarkan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006

Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing sering menjadi korban perdagangan orang di industri perikanan. ABK sangat rentan untuk di eksploitasi sehingga tidak jarang terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum terhadap ABK sudah dituangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun, undang-undang tersebut belum mengatur bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh negara kepada ABK, sehingga Undang-undang lain dibutuhkan agar penyelesaiannya menjadi jelas. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal asing menurut UU Nomor 15 Tahun 2016 dan 2) Mengetahui kesesuaian pengaturan perlindungan UU Nomor 15 Tahun 2016 dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal asing berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2016 berupa usia minimum para awak kapal, kualifikasi pelatihan pekerja di atas kapal, jam kerja dan jam istirahat para pekerja, perlindungan kesehatan dan keamanan kerja bagi awak kapal, serta perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan kapal, dan 2) Pengaturan perlindungan UU Nomor 15 Tahun 2016 sudah sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), di mana pengaturan perlindungan tentang HAM dalam Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 yang dilihat dan ditimbang oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia tersebut diakui oleh setiap negara sebagai acuan untuk perlindungan hak-hak manusia