Dasar pertimbangan hakim dalam praperadilan tindak pidana penipuan (putusan nomor 3/Pid.Pra/2020/PN/Pgp)

Objek praperadilan di Indonesia masih sangat sempit dan hanya mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, juga penghentian penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi, dan penangkapan tersangka. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana proses praperadilan tindak pidana penipuan pada putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN.Pgp Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam praperadilan tindak pidana penipuan pada putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN.Pgp Adapun jenis dan sifat penelitian ini adalah deskripsi analitis dengan metode penelitian yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus, dan perbandingan hukum. Dan hasil dari penelitian ini pertama, bahwa permohonan pemohon pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN.Pgp berakhir tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) dikarenakan penyelidikan tidak termasuk ke dalam objek praperadilan atau error in objecto. Kedua, bahwa hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang melainkan sebagai living interpretator yang dapat memutuskan lain dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normative prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum