Kekuatan pembuktian surat elektronik sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara perdata (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 300 K/PDT/2010)

Penggunaan surat elektronik pada perkembangan era globalisasi ini melalui pemanfaatan elektronik membuat alat bukti tulisan/surat sehingga semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan surat elektronik sebagai alat bukti dan untuk mengetahui kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara perdata setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 300 K/PDT/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa surat elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Surat elektronik dianggap sah apabila berbentuk tertulis atau asli, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu di buat, apabila dokumen elektronik tersebut hanya berisi informasi biasa maka dokumen tersebut termasuk surat biasa atau akta di bawah tangan karena di buat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimaksudkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan