Konsekuensi yuridis administratif hapusnya kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili perkara permohonan fiktif positif

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja membawa beberapa perubahan salah satunya dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 yang merubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara permohonan fiktif positif, sehingga merubah mekanisme penetapan keputusan fiktif positif, yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimana pengaturan keputusan tata usaha negara fiktif positif pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari perspektif kepastian hukum? Kedua, Bagaimana konsekuensi yuridis administratif dari penghapusan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara permohonan fiktif positif pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Adapun jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan kondisi menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini pertama, bahwa pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pengaturan fiktif positif berubah menjadi fiktif positif mutlak yang tidak memerlukan penetapan pengadilan. Namun, dengan belum diterbitkannya peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut menjadikan pengaturan fiktif positif UU Cipta Kerja tidak implementatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, dengan penghapusan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili perkara permohonan fiktif positif menimbulkan beberapa konsekuensi yuridis administratif dalam penerapannya