Konsep penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap kegiatan usaha pertambangan wilayah pesisir di pulau Bangka

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah laut yang luas hampir dua per tiga bagian wilayah indonesia dikelilingi oleh lautan yang menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah. Konsep negara kesatuan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak otonomi daerah kepada pemerintahan daerah. namun lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara menghapuskan kewenangan pemerintahan daerah dalam hal administrasi yaitu pemberian izin pertambangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berkaitan dengan wilayah pesirir yang menghapuskan kewenangan dari pemerintahan daerah tidak sesuai dengan Hak otonomi daerah. Hal ini berpengaruh terhadap Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan salah satu daerah kepulauan yang ada di Indonesia dimana dalam Perda Provinsi Bangka Belitung memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan melalui studi pustaka, yakni dengan menelaah bahan kepustakaan yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori serta literatur ilmiah. Hasil dari penelitian ini pertama, pemberian izin pertambangan di wilayah pesisir sesuai berbasis hak otonomi daerah. kedua, Penegakkan Hukum Administrasi Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan Wilayah Pesisir Di Pulau Bangka