Kekuatan hukum covernote oleh pejabat pembuat akta anah (PPAT) kerhadap proses pengikatan kredit

Kekuatan hukum covernote oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap proses pengikatan kredit sangat penting dalam dunia perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam menerbitkan covernote dan mengetahui kekuatan hukum covernote oleh pejabat pembuat akta tanah terhadap proses pengikatan kredit jaminan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa covernote tidak memiliki kekuatan hukum karena covernote tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pembuat Akta Tanah, maupun pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga covernote bukan merupakan akta autentik melainkan hanya sebatas surat keterangan. Namun pejabat pembuat akta tanah (PPAT) tetap memiliki tanggung jawab dalam menerbitkan covernote karena di dalam covernote tertuang kebenaran atau fakta-fakta mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yaitu kreditur (bank) dan debitur (nasabah)