Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Biaya Nikah di Kabupaten Takalar

Hasil penelitian ini adalah: 1. Kehadiran PP No. 48 Tahun 2014 menunjukkan respon yang positif bagi mereka, respon tersebut dikategorikan berdasarkan tempat pelaksanaan. Pernikahan di luar kantor meskipun masih terdapat kelemahan seperti sarana atau kantor KUA yang masih terbilang kecil selain itu faktor kebiasaan masyarakat meminta bantuan pihak ketiga sehingga membuat masyarakat melaksanakan pernikahan di luar kantor serta ritual pernikahan yang masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan di kantor KUA beralasan karena senang jika melaksanakan pernikahan dengan biaya murah bahkan gratis disamping karena proses administrasinya yang cepat. 2. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap Biaya Nikah di Kabupaten Takalar dinilai kurang efektif, hal tersebut dilihat dari substansi hukum yang masih ada persolan mengenai keterlibatan beberapa pihak dan jumlah selisih nominal biaya nikah, penegak hukum yang masih kekurangan dan respon masyarakat yang masih banyak menggunakan pihak ketiga untuk mengurus administrasinya; 3. Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap Biaya Nikah di Kabupaten Takalar. Bagi masyarakat terdapat tiga tipikal masyarakat setelah munculnya PP No. 48 Tahun 2014 adalah: Masyarakat yang mengetahui dan melaksanakan, masyarakat yang mengetahui dan tidak melaksanakan, masyarakat yang tidak mengetahui PP No. 48/2014. Dampak positif bagi masyarakat bisa mendapatkan akses pencatatan pernikahan dengan biaya murah dan prosedur yang cepat namun tidak signifikan. Namun, praktik pungli masih ada dan berkembang di kalangan masyarakat bukan. Biaya tambahan justru terjadi antara masyarakat dengan Imam setempat serta aparatur pemerintah seperti kelurahan