Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum terhadap Penanganan Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat pada Masyarakat Kota Makassar dalam Perspektif Syari’at Islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LBH Makassar menangani kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat yang terdiri dari kasus yang sifatnya kesengajaan dari negara (by comission) contohnya negara terlibat langsung dari terjadinya kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat seperti halnya ketika para demonstran melakukan aksi dengan damai namun dibubarkan secara paksa oleh negara dalam hal ini aparat negara (kepolisian) dan yang sifatnya pembiaran oleh negara (by omission) misalkan ketika seorang demonstran melakukan aksi yang damai lalu kemudian mendapatkan intimidasi dari seorang masyarakat ataupun dari Ormas-Ormas yang reaksioner yang memaksa untuk membubarkan aksi dan pada saat terjadinya kasus tersebut pihak aparatur negara juga ada di tempat namun tidak ada sama sekali tindakan untuk menghentikan masyarakat ataupun ormas ini. LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum dapat melalui beberapa upaya hukum baik itu litigasi maupun non litigasi, secara litigasi LBH Makassar mendampingi kliennya hingga ke persidangan dan non litigasi LBH Makassar memberikan edukasi kepada kliennya yang bertujuan agar dia mengetahui dan memahami atas kasus yang tengah dihadapinya dan melakukan kampanye yang berupa petisi-petisi yang menandakan telah terjadi kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat sehingga masyarakat kota Makassar pada umumnya dapat mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak tersebut. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an mengenai pelayanan bantuan hukum yaitu firman Allah swt pada QS. al-Nisa/4:58; QS. al-Nisa/4:135; QS. al-Maidah/5:8; dan QS. al-Qashash/28:33-34