Konsep Hak Ijbãr Wali dalam Perspektif Gender dan HAM (Studi Muqãranah Ijtihãd Imam Abu Hanifah dan Imam Syãfi’i)

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa mazhab Syafi’iyah menganggap adanya hak ijbãr dalam perkawinan, yang dimana seorang wali dapat menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk menjaga anak gadisnya yang dianggap tidak cakap dan belum mengerti sama sekali tentang perkawinan dan kesalahan dalam memilih pasangan (Dar’u al-Mafāsid). Sedangkan Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa kosep wali mujbir tidak berlaku kecuali hanya pada anak gadis yang belum balig. Karena menurut Hanafi gadis dan janda adalah sama, yakni sama-sama cukup mampu berpikir dan memilih jalan hidup yang akan dipilih. Hanafi juga menjelaskan bahwa hendaknya perkwinan didasarkan atas kerelaaan dan tidak menimbulkan keterpakasaan. Hal ini karena Hanafi menganalogikan akad perkawinan dengan akad jual jual beli. Dalam pendekatan konsep gender dan HAM, hak ijbãr tidaklah sesuai dengan asas kesetaraan yang dimana hanya laki-laki yang bisa menentukan jodohnya atas wanita yang akan dinikahinya, sedangkan wanita tidak demikian. Oleh karena itu, hak ijbãr dalam perspektif gender dan HAM haruslah dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada perempuan karena sudah tidak sesuai dengan asas kesetaraan dan Hak Asasi Manusia. Selain dari pada itu, ketika ajaran agama (fikih) tidak sesuai dengan tujuan ajaran Islam maka perlu di reinterpretasi agar sejalan dengan cita-cita ideal Islam