Membangun Masyarakat Harmonis Berbasis Kearifan Lokal: Dari Keseragaman Menuju Keberagaman

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses upaya terencana yang ditujukan bagi perbaikan dan kemaslahatan masyarakat secara berkeadilan. Hal itu tentunya mutlak memerlukan prasyarat keterbukaan dan kemauan politik dengan mengakomodasi pendekatan sosial budaya. Namun, dalam prakteknya justru menjadi problematis ketika pembangunan yang ditempuh pemerintah Orde Baru mengabaikan pendekatan sosial budaya dan partisipasi masyarakat lokal. Kekuasaan Orde Baru tidak saja menjalankan kebijakan sentralisasi dan membentuk budaya nasional (national culture), tetapi juga menenggelamkan kearipan lokal yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dengan memaksakan keseragaman atas nama persatuan dan kesatuan. Akibatnya, bukan saja program dan tujuan yang tidak tercapai, tetapi malah banyak menimbulkan konflik SARA yang berkepanjangan dan hingga saat ini eksesnya masih terasa. Sebenarnya penerapan Otonomi Daerah di satu sisi dimaknai sebagai upaya membangunkan kembali kearifan lokal (lokal wishdom) yang selama ini hilang dari masyarakat Indonesia. Hanya saja, tumbuhnya spirit lokalitas ini dihadapkan dengan sebuah tantangan besar dengan semakin derasnya arus perubahan dan kuatnya dampak globalisasi yang mendorong intensifikasi hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas lokal sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan yang jauh dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh. Tidaklah mengherankan dalam praktek otonomi daerah terlihat adanya keinginan setiap daerah untuk membangun dirinya sendiri. Tulisan ini mencoba memberikan perspektif lain mengenai pembangunan masyarakat yang harmonis dalam era otonomi daerah yang berwawasan lokal (lokal views) dengan mencoba memupuk kembali semangat multikulturalisme di tengah masyarakat Indonesia