Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi di Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan pengembangan koperasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan harapan tersebut, maka kebijakan pengembangan koperasi harus diimplementasikan melalui prosedur yang benar. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Lampung Tengah dan mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, para pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Lampung Tengah antara lain mencakup kebijakan peningkatan dan pemberdayaan koperasi melalui pemantapan kelembagaan dan usaha, kebijakan peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi, dan kebijakan pengembangan akses permodalan usaha koperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Lampung Tengah adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kondisi faktor komunikasi secara umum yang berlangsung dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi sudah cukup baik, ditinjau dari kejelasan penyampaian sasaran kebijakan, keberadaan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, dan koordinasi dengan bagian terkait. Kondisi sumber daya masih lemah, terutama jika dilihat dari segi kualitas SDM, sumber daya finansial dan sarana prasarana. Aspek disposisi secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, dilihat dari sisi dukungan, komitmen dan transparansi. Sedangkan dalam hal pemahaman masih terasa kurang memadai. Sementara itu factor struktur birokrasi sudah cukup mendukung untuk implementasi kebijakan pengembangan koperasi dilihat dari ketersediaan pola-pola hubungan antar bagian dalam organisasi dan kejelasan aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan, sedangkan untuk standar operasional prosedur (SOP) belum tersedia. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan koperasi yang perlu diperbaiki yaitu faktor sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk faktor sumber daya, yang penting diperhatikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada. Sejalan dengan itu perlu dukungan finansial yang lebih memadai. Untuk faktor disposisi, yang diperlukan adalah meningkatkan pemahaman pegawai Dinas Koperasi dan UKM. Untuk faktor struktur birokrasi, yang penting dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP)