Strategi Kebijakan Dalam Program Penurunan Angka Pernikahan Dini

Praktik pernikahan dini di Kabupaten Semarang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang mencatat sepanjang tahun 2016 jumlah pernikahan dini meningkat menjadi 125 kasus dari sebelumnya hanya 40 kasus pada kurun waktu 2015. Hal ini memerlukan perhatian dari pihak pemerintah setempat dalam upaya menekan angka pemikahan dini dan bagaimana strategi kebijakan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan usia di bawah ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dampak pernikahan dini dalam berbagai aspek yaitu: kependudukan, kesehatan reproduksi, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup berkeluarga. Penelitian ini bertujuan tmtuk menganalisis strategi kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah, serta faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan program penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder berupa dokumen, Focus Group Disscussion (FGD) dan wawancara hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program yang berkaitan dengan upaya penurunan angka pernikahan dini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang melalui tiga dinas yang kompeten yaitu Dinas PPP A dan KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Program-program yang dilaksanakan adalah Pusat Infonnasi dan Konseling (PIK) Remaja, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), dan Pembinaan Pendidikan Keluarga (Bindikel). Adapun dalam implementasi pelaksanaan program, belum ada kerjasama dan koordinasi antar Oganisasi Pemerintah Daerah (OPD), yakni dari ketiga dinas tersebut. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Semarang, antara lain yaitu : a) Penyebab pernikahan dini yang sangat kompleks dan tidak semua bisa dikendalikan melalui intervensi program. Married by Accident (MBA) atau kehamilan dini menjadi penyebab yang dominan dari praktik pernikahan dini. ; b) Alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Finansial (anggaran kegiatan) yang kurang memadai. Jumlah SDM pengelola program tidak sebanding dengan jumlah sasaran Program