Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam

Raja Munajat. NIM: 1808202090, “PELAKSANAAN KEWENANGAN EKSEKUSI TERHADAP BENDA SITA JAMINAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CIREBON DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM”, 2021. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:213/PMK.06/2020.Eksekusi adalah pelaksanaan putusan untuk melakukan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau menghukum pihak yang kalah untuk melakukan perbuatan hukum atau melaksanakan putusan hakim. Pada prinsipnya putusan pengadilan yang telah BHT harus dilaksanakan seacara sukarela oleh para pihak, akan tetapi faktanya, sehingga UU memberikan regulasi pelaksanan putusan secara paksa dan juga memerintahkan pengosongan benda tetap atau tidak tetap, akan tetapi, kadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan itu secara sukarela, maka jika terguggat tidak mau menjalankan putusan itu secara sukarela Ketua Pegadilan memerintahkan untuk dilakukan penjualan lelang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kewenangan eksekusi terhadap benda sita jaminan dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Benda Sita Jaminan Oleh (KPKNL) Cirebon dan Apakah Hambatan dan Upaya (KPKNL) Cirebon Dalam Pelaksanaan Eksekusi Benda Sita Jaminan dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Benda Sita Jaminan Oleh (KPKNL) Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pelaksanaan kewenangan eksekusi sita jaminan dengan arti pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan sah dan berharga sebagai eksekusi sita jaminan untuk membayar sejumlah uang dengan cara penjualan lelang, kewenangan yang diberikan kepada Pejabat Lelang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan penjualan lelang eksekusi pengadilan. Dalam Pandangan Hukum Islam ba’i Muzayyadah pada dasarnya hukumnya mubah atau diperbolehkan menjual objek jika Qadhi (Hakim) telah mengeluarkan Putusan terhadapnya untuk dilakukan Penjualan Lelang. Dalam Islam pelaksananaan lelang hanya sah dan berlaku yang dipimpim oleh Pejabat Lelang karena telah disumpah sebagai jaminan bahwa pejabat lelang merupakan pihak yang netral dan jujur dalam melaksanakan jalannya penjualan lelang. Kata Kunci: Sita Jaminan, Eksekusi, KPKN