Wewenang Pengadilan Agama Sumber Dalam Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Syariah Perspektif UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Analisis Kasus Perkara Nomor :2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr)

Ratna Dewi. NIM: 1808202019, “WEWENANG PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN SYARIAH PERSPEKTIF UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (Analisis Kasus Perkara Nomor: 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr), Skripsi 2021. Pemberian kredit menurut undang-undang perbankan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat melindungi serta mengamankan dana.Bentuk pengamanan yang dilakukan bank yaitu dengan melakukan jaminan atas hak kebendaan baik bergerak ataupun tidak bergerak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana mekanisme eksekusi hak tanggungan, hambatan dan upaya serta pandangan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini : Mekanisme pelelangan di Pengadilan Agama Sumber belum ada, karena dalam perkara Nomor: 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr pelaksanaan eksekusi lelang di lakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak di lakukan dari Pengadilan. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungannya tanpa adanya fiat eksekusi pengadilan atau penetapan eksekusi pengadilan. Tidak adanya hambatan dan upaya di Pengadilan Agama Sumber sebagaimana hasil wawancara yakni bahwa pihak Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Cirebon telah melakukan permohonan pelelangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), objek lelang telah terjual dan pelaksanaan eksekusi lelang dapat dilakukan tanpa fiat eksekusi pengadilan atau penetapan eksekusi pengadilan. Dalam Perkara Nomor: 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr mengenai perlawanan eksekusi jaminan hak tanggungan sejalan dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 4 Tahun 1996 yang dibuktikan atau dilihat pada pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Kata Kunci: Eksekusi, Hak Tanggungan, Pengadilan Agama, (KPKNL)