Sertipikasi Tanah Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)(Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis

Siti Humaeroh. NIM: 1808202045, “SERTIPIKASI TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) (Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL))”, 2022. Kedudukan manusia pada kepemilikan tanah dalam Islam tidak hakiki hanya majazi (tidak mutlak). Karena pemilik mutlak atas tanah hanya Allah SWT. Pada dasarnya pemilik tanah serta harta benda lainnya setelah Allah SWT turunkan adalah hak pribadi, dan karenanya kemakmuran suatu bangsa bergantung pada hal pertanahan pada penyelesaiannya secara adil dan bijaksana. Hubungan manusia dengan tanah adalah hubungan kodrat yang hubungan tersebut tidak dapat diganggu gugat apabila tidak ada alasan hukum yang menghalalkan untuk membolehkannya. Jika berbicara hukum tanah dasarnya dari hukum adat. Undang-undang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juga terbentuk didasarkan kepada hukum adat sebagai pedomannya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama, bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) terkait proses sertipikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. Kedua, penyebab kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Serang Kulon untuk melakukan sertipikasi tanah melalui program PTSL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pandangan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) terkait proses sertipikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, dan penyebab kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Serang Kulon untuk melakukan sertipikasi tanah melalui program PTSL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui pendekatan yuridis dan normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) tentang sertipikasi tanah melalui program PTSL di Desa Serang Kulon yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Kedua, penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertipikasi tanah melalui program PTSL yaitu karena masyarakat menganggap kepemilikan sebidang tanah dapat dibuktikan cukup dengan memiliki Letter C/ Patok/ Girig dan pengakuan dari warga lain serta dari pihak desa. Dan pihak desa juga beranggapan sama dengan warga. Kata Kunci: Sertipikasi Tanah, Hak Kepemilikan, Kesadaran Hukum