Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Agama (Studi Atas Putusan Nomor 2/Pdt.Gs/2020/Pa.Cn Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tentang Akad Pembiayaan Murabahah)

Silvi. NIM. 1808202097, “PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (Studi Atas Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN di Pengadilan Agama Kota Cirebon tentang Akad Pembiayaan Murabahah)”, 2022. Sengketa dapat muncul akibat salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi serta membawa kerugian kepada pihak lain dan/atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat seperti yang tertuang pada kontrak. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak harus melaksanakan isi dari perjanjian atau kontrak tersebut sebagaimana mestinya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi (Perbuatan Melawan Hukum). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi ruusan masalah: untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN Di Pengadilan Agama Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana mengenai akad pembiayaan murabahah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tipe penelitian yuridis normatif berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara gugatan sederhana. Adapun hasil dari analisis dan pembahasan penelitian iniyakni: Pertama, untuk alur mekanisme pendaftaran putusan perkara Nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.Cn mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Cirebon tentang pembiayaan akad murabahah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, menurut peneliti telah sesuai atau sama dengan alur pendaftaran perkara lainnya. Sebagaimana telah tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama di BAB Teknis Administrasi Perkara, yang membedakan antara gugatan sederhana dengan gugatan perkara biasa lainnya yakni terletak pada Waktu penyelesaian perkaranya, gugatan sederhana tidak boleh lebih dari 25 hari dihitung sejak sidang pertama ditentukan dan Hakim yang menangani perkaranya pun merupakan Hakim tunggal. Hal ini sesuai dengan persfektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Kedua, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 2/Pdt.GS/2020/Pa.CN adalah semua petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya dikabulkan sebagian karena dari 4 (empat) gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hanya tiga yang dapat dikabulkan Hakim. Kata Kunci: Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah, Pembiayaan Murabaha