Analisis Yuridis Tentang Pengetatan Terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Amandemen Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 2019

Ananda Ega Rizki. NIM:1708201084, "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGETATAN TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG AMANDEMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974.", 2022. Dispensasi nikah merupakan sebuah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada kedua calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Payung hukum mengenai dispensasi nikah yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjelaskan tentang perubahan batas usia pernikahan, namun di dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara rincih dan detail mengenai prosedur pemeriksaannya, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pengetatan terhadap pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur, dan bagaimana bentuk pemeriksaan nya menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui analisis data yang dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan (libray research) dan ditambah dengan hasil wawancara sebagai penyempurnaan penelitian. Adapun hasil penelitian yang pertama yaitu hal yang melatarbelakangi terjadinya pengetatan terhadap pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur karena sebelumnya belum ada aturan yang mengatur perkara dispensasi nikah, atau terjadi kekosongan hukum, sehingga diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 yang mengatur secara detail dan jelas atau disebut dengan "Lex Specialis" (aturan khusus). Kemudian prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah setelah adanya amandemen Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 dan kemudian diterbitkan peraturan yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara dispensasi nikah, terdapat dua aturan khusus yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan, yaitu hakim tunggal dan hakim saat mengadili tidak memakai atribut persidangan. Alasan hakim yang mengadili adalah hakim tunggal karena persidangan yang dilakukan adalah persidangan sederhana. Dan alasan hakim saat mengadili tidak memakai atribut persidangan karena melihat kondisi psikologis anak yang rentan takut dalam situasi persidangan, mengantisipasi agar anak tidak merasa tegang dan dapat dimintai keterangan. Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Prosedur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201