THE INVOLVEMENT OF INDONESIAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN THE POLICY-MAKING PROCESS OF MIGRANT WORKERS PROTECTION IN ASEAN

Lebih dari 20 juta warga ASEAN bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Kontribusi pekerja migran terhadap pembangunan ekonomi baik bagi negara tujuan maupun negara asal patut dihargai. Namun, selama beberapa dekade kebijakan perlindungan pekerja migran tidak ada karena tidak ada negara anggota ASEAN yang membahas masalah ini di tingkat regional. Faktanya, sejak awal proses migrasi, para pekerja migran sering menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak-hak pekerja seperti kekerasan fisik, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi. Pada 2007 dan 2017 ASEAN akhirnya menyepakati kebijakan perlindungan pekerja migran. Sementara ASEAN dikenal sebagai organisasi regional yang berpusat pada negara, proses pembuatan kebijakan telah melibatkan beberapa OMS. Ruang partisipasi yang terbatas di ASEAN tidak menghalangi CSO untuk mengangkat isu-isu di ruang publik regional dan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dengan mempengaruhi negara-negara anggota ASEAN melalui tiga ruang yang tersedia untuk aktor non-negara. Makalah ini fokus pada keterlibatan OMS Indonesia sebagai proses pembuatan kebijakan tentang perlindungan pekerja migran di tingkat regional. Kata kunci: Indonesia, Organisasi Masyarakat Sipil, ASEAN, kebijakan pekerja migran, ruang publik, partisipasi politi