PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIKOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PP 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2324 K/PDT/2017)

Tanah merupakan hal yang penting untuk kehidupan bangsa indonesia, dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan manusia sebagai tempat untuk bermukim atau sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang pada awalnya hanya untuk pemukiman serta sebagai lahan pertanian. seiring dengan perkembangan karena semakin banyak meningkatnya kebutuhan manusia, pertambahan jumlah penduduk, perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi maka tanah juga difungsikan sekarang sebagai tempat untuk kegiatan industri, kegiatan usaha lain, dan bangunan- bangunan komersil. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mempelajari peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi dengan berbagai macam cara salah satunya dengan cara jual beli. Peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan perbuatan hukum berpindahnya suatu hak milik atas tanah seseorang kepada orang lain yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dibuatkan Akta Jual Beli dan kemudian dilakukan pendaftaran tanah guna proses balik nama dan perubahan data pada sertipikat tanah untuk keperluan pembuktian bahwa telah terjadi proses peralihan hak atas tanah sebagaimana ditentukan pada pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yanag selengkap dan sedetail mungkin. Lalu untuk metode pendekatan menerapkan metode Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh ialah dalam terjadinya jual beli tanah sering ditemui adanya indikator perbuatan melawan hukum seperti dalam contoh kasus yang penulis teliti dimana seseorang ingin menguasai tanah dengan melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan membuat sertipikat tanah diatas tanah yang bukan miliknya. Perbuatan tersebut melanggar pasal 1365 KUHPerdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan dampak yang terjadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kata Kunci: Tanah, Peralihan Hak atas Tanah, dan perbuatan melawan huku