PENERAPAN ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI SARANA PEMULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGER

Kejahatan tindak pidana korupsi saat ini perkembangannya sangat pesat, dengan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari jeratan hukum dan menyembuntikan harta kekayaan hasil korupsinya. Keterbatasan yurisdiksi hukum suatu negara khususnya Indonesia harus membuat atau memiliki perjanjian ekstradisi atau perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana, tetapi dalam membuat perjanjian tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang sangat panjang agar mencapai kesepakatan. Maka dari itu asas resiprositas, asas resiprositas mengandung pengertian segala tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya, baik bersifat positif maupun bersifat negatif dapat dibalas setimpal. Permasalahan yang timbul adalah; Bagaimana pengaturan mengenai asas resiprositas dalam penegakan hukum pidana, Bagaimana penerapan asas resiprositas dalam pemulangan pelaku tindak korupsi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sitematis, akurat, dan menyeluruh mengenai korelasi antara perjanjian internasional dengan hukum pidana nasional berdasarkan teori penegakan hukum dan teori pembangunan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap norma – norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi pedoman berperilaku. Tahap penelitian yang dilakukan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan melakukan wawancara melalui NCBInterpol Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas resiprositas menjadi jalan alternatif bagi suatu negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi maupun bantuan timbal balik masalah pidana. Alternatif disini agar pemberantasan tindak pidana khususnya korupsi dapat di tegakan tanpa harus menunggu tercapainya kesepakatan perjanjian internasional. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dan mempersempit ruang bagi koruptor untuk bersembunyi di luar negeri dan menyimpan asetnya di luar negeri. Penerapan asas resiprositas pun tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana saja tetapi bisa di terapkan kedalam hukum perdata. Negara Indonesia pun telah mengatur asas resiprositas di dalam empat undang – undang dan satu peppres. Kata Kunci: Asas Resiprositas, UNCAC, Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Lintas Batas Negar