PELATIHAN MENGEMUDI MOBIL TERHADAP PELATIHAN MENGEMUDI YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN AJARAN DEELNEMING

Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu lulus sekolah mengemudi melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) di dalam UU Nomor 22 tahun 2009. Dalam beberapa pelaksanaan pelatihan kursus mengemudi mobil, terjadi kecelakaan di jalan raya yaitu menabrak kendaraan pengguna jalan lain sehingga berakibat kerusakan pada mobil kursus maupun kendaraan pengguna jalan lain. Berdasarkan hal ini penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelatih dan lembaga pelatihan mengemudi mobil serta kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelatih dan lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum dihubungkan dengan ajaran deelneming Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi analisis secara yuridis dan dihubungkan dengan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban hukum pelatih mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum menggunakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) jo Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) terlihat seperti special deelneming (bentuk khusus penyertaan yang sudah diatur secara tersendiri dalam UU No. 22 Tahun 2009) sehingga tidak perlu lagi dihubungkan dengan general deelneming yang ada dalam KUHP, meskipun sebenarnya Pasal 79 ayat (2) bukan merupakan spesial deelneming, pasal ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab terhadap kesalahan yang terjadi dalam latihan mengemudi yang dibebankan kepada pelatih mengemudi atau dikenal dengan vicarious liability. Sedangkan pertanggungjawaban hukum bagi lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum menggunakan Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Pertanggungjawaban hukum terhadap lembaga pelatihan mengemudi mobil terhadap pelatihan mobil yang membahayakan pengguna jalan umum terkendala regulasi. Ketentuan Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tidak dilengkapi dengan pengaturan tentang sanksi yang dapat diberikan kepada lembaga pelatihan mobil, penjelasan tentang sanksi ditemukan dalam penjelasan otentik dari Pasal 234 UU No. 22 tahun 2009. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, kecelakaan lalu lintas, Insturktu