PEMUTUSAN SEPIHAK KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU III DAN UNDANGUNDANG NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Setiap orang yang melakukan suatu hubungan hukum maka mengakibatkan suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang menyepakatinya dilakukan secara negosiasi para pihak sehingga mempertemukan kepentingan yang sama, hal tersebut dilakukan sematamata untuk terjadinya kesesuaian atau kesepakatan antara para pihak. Identifikasi masalah dalam penelitian ini Bagaimana pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak apabila ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Buku ke- III dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi? Bagaimana pertanggungjawaban penyedia Jasa dalam kontrak Konstruksi?Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum terhadap pihak yang dilakukan pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak dalam perspektif Hukum Perdata Buku ke- III dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi? Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan suatu masalah dengan data yang sudah dikumpulkan berdasarkan landasan teori, adapun Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat banding pada pengadilan tinggi bandung. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Secara hukum, pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak yang dilakukan oleh pihak bouwheer (pemberi tugas) bahwasanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, Pasal 1611 KUH Perdata, dan Pasal 35 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa KUH Perdata bahwasanya memberikan ketentuan kepada salah satu pihak yang perikatannya tidak terpenuhi untuk menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga terhadap pihak yang tidak memenuhi perikatan. Kata Kunci : Pemutusan Sepihak, Kontrak Kerja Konstruksi, Jasa Konstruks